JDIH Kemkomdigi - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XVIII /2020 Permohonan Pengujian Pasal 1 angka 2, Kata “kiriman” dalam Pasal 1 angka 8, Pasal 15 ayat (2) s.d ayat (4). Pasal 15 ayat (5). Frasa “upaya penyehatan” dalam Pasal 51 UU Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (UU Pos)

Lembar Kerja Judicial Review
Tipe Dokumen	Putusan Pengadilan/Yurisprudensi
Judul	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XVIII /2020 Permohonan Pengujian Pasal 1 angka 2, Kata “kiriman” dalam Pasal 1 angka 8, Pasal 15 ayat (2) s.d ayat (4). Pasal 15 ayat (5). Frasa “upaya penyehatan” dalam Pasal 51 UU Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (UU Pos)
T.E.U. Badan	Indonesia. Mahkamah Konstitusi
Nomor Putusan	78/PUU-XVIII/2020
Jenis Peradilan	Mahkamah Konstitusi
Singkatan Jenis Peradilan	MK
Tempat Peradilan	Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun dibacakan	25-11-2020
Sumber	Mahkamah Konstitusi
Subjek	Pasal 1 angka 2, kata “kiriman” dalam Pasal 1 angka 8, Pasal 15 ayat (2) s.d ayat (5), frasa “upaya penyehatan” dalam Pasal 51
Status Putusan	Menyatakan permohonan Pemohon (Tidak Dapat Diterima)
Bahasa	Indonesia
Bidang Hukum	POS
Lokasi	Biro Hukum Kominfo
Lampiran	Buka Pranala Luar Unduh Berkas

Deskripsi
Pemohon	PT. Pos Indonesia (Persero) yang diwakili oleh Direktur Hubungan Strategis dan Kelembagaan, Noer Fajriansyah (Pemohon I). Harry Setya Putra, Warga Negara Indonesia (Pemohon II).
Pemberi Keterangan	DPR dan Pemerintah
Obyek Permohonan	Pasal 1 angka 2, kata “kiriman” dalam Pasal 1 angka 8, Pasal 15 ayat (2) s.d ayat (5), frasa “upaya penyehatan” dalam Pasal 51 UU Pos namun juga meminta pembatalan seluruh UU Pos.
Tingkat Penanganan	Menang Inkracht
Keterangan	Pemohon I tidak mempunyai legal standing karena pada saat proses perbaikan gugatan diajukan, principal telah dimutasi dari kedudukannya sebagai Direktur Hubungan Strategis dan Kelembagaan, PT. Pos Pokok Permohonan Pemohon II tidak beralasan menurut hukum dengan pertimbangan jaminan atas hak privasi warga negara in casu kerahasiaan isi surat dalam ketentuan Pasal 29 ayat (2) UU 38/2009 terkait hak penyelenggara pos untuk membuka dan/atau memeriksa kiriman, menurut Mahkamah hal tersebut merupakan salah satu upaya negara untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya dari potensi kiriman yang dapat membahayakan barang kiriman lainnya, lingkungan atau keselamatan orang. Oleh karenanya, menurut Mahkamah pengaturan yang demikian telah jelas dan tidak melanggar hak konstitusi warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

Konstitusional Review